Ingin Mendirikan Perusahaan Teknologi? Perhatikan Hal Ini

Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing untuk memilih apakah akan menggunakan model keluarga atau mannequin orang pribadi sebagai subjek pajaknya. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemilihan dari kedua mannequin ini berkaitan dengan pertimbangan tertentu sehingga setiap pemerintah harus menetapkan prioritas kebijakannya. Apabila pemerintah suatu negara ingin terlibat dalam menentukan “ukuran” dari suatu keluarga, pemerintah seharusnya memilih mannequin keluarga sebagai unit pembayar pajak di negaranya dan menyusun sistem pajaknya sehingga hubungan pernikahan lebih menguntungkan.

Pada umumnya, pengecualian ini dilatarbelakangi dengan alasan keadilan dan alasan-alasan fiskal lainnya yang bersifat teknis. Selain itu, ketidakwajaran juga menjadi salah satu penyebab adanya pengecualian atas suatu objek pajak. Selaras dengan ketentuan ini, biaya-biaya untuk mendapatkan, mempertahankan, dan menagih penghasilan perusahaan induk juga tidak dapat dibebankan kepada BUT di Indonesia. Selain itu, pajak yang telah dipotong juga tidak dapat dikreditkan dengan pajak BUT. Lebih lanjut, perlu diperhatikan bahwa objek PPh sangatlah luas dan tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam undang-undang. Penjabaran objek PPh dalam undang-undang sebagaimana penjelasan di atas hanya sekadar contoh untuk memperjelas pengertian penghasilan.

Namun, dengan semakin langkanya perdamaian dan bertambahnya tugas pemerintah dalam memimpin negara, menyebabkan kebutuhan akan bantuan keuangan dari masyarakat yang bersifat rutin semakin tinggi. Konsekuensinya, pemungutan pajak modal yang semula bersifat tidak tetap, dengan berbagai macam nama, menjadi tetap dan akhirnya dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Perlahan tapi pasti, basis modal yang semula digunakan dalam pengenaan pajak digantikan oleh pengenaan pajak atas penghasilan yang dilakukan setiap tahun. Tambahan dari satu jenis penghasilan dan pengurangan pada jenis penghasilan lain dapat menentukan hasil akhir dari tambahan kemampuan ekonomis yang terjadi. Dengan memakai kata ”tambahan”, dimaksudkan bahwa yang dikenai pajak itu adalah jumlah neto, yaitu jumlah penerimaan atau perolehan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Perubahan pertama terjadi pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dengan dimasukkannya beberapa ketentuan dalam satu undang-undang pajak memang nyata terjadi penyederhanaan, baik dalam jumlah maupun dalam jenis pajak. Penyederhanaan ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta agar pelaksanaan pemungutan pajak menjadi lebih mudah. Konsep MPS dan MPO yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 (UU No.8/1967) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 di atas merupakan pembaharuan sistem pemungutan pajak.

Akan tetapi, beban withholding tax tersebut tidak diperhitungkan karena adanya mekanisme kredit pajak yang disesuaikan dengan tarif PPh badan Indonesia sebesar 25%. Lebih lanjut, perusahaan induk yang kemudian berperan sebagai investor dan menerima penghasilan atas kegiatan investasi yang dilakukannya. Dengan cara ini, WPDN China dapat terhindar dari pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari investasi luar negeri yang dilakukan oleh WPDN tersebut.

Dalam kasus ini, harus dapat dibuktikan bahwa BUT tidak terlibat sedikit pun dalam transaksi yang dilakukan oleh kantor pusat.Misalnya, P3B yang ditandatangani India dengan Jerman. Berdasarkan bunyi Pasal 7 ayat dan ayat OECD Model di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek PPh dari BUT adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh BUT dari kegiatan usaha yang dilakukannya sebagai entitas yang terpisah dan berdiri sendiri dari kantor pusatnya. Di AS, hadiah kompetisi dan penghargaan secara umum dikenai pajak, terlepas dari sifat aktivitas atau prestasi yang dicapai.

Kedua, PT telah memenuhi syarat objektif karena menjadi subjek pajak yang terpisah dari pemegang saham.PT memperoleh penghasilan yang berasal dari modal yang dimilikinya ketika menjalankan usahanya dan membagikan keuntungannya kepada pemegang saham. Dengan demikian, PT membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya di mana terpisah dengan keuntungan modalnya yang akan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa orang pribadi yang menjadi subjek pajak di Indonesia mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Penentuan subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia dengan subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar Indonesia menjadi penting ketika menentukan status dari subjek pajak orang pribadi tersebut.

Selanjutnya, penghasilan tersebut terdiri dari gaji dan penghasilan lainnya di mana penghasilan lainnya akan dikenakan tarif pajak marginal . MPS, yang merupakan singkatan dari Menghitung Pajak Sendiri, merupakan suatu sistem yang mewajibkan setiap orang atau badan yang dikenakan pajak pendapatan, pajak perseroan, dan pajak kekayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, MPS merupakan wujud dari sistem yang saat ini dikenal dengan istilah self-assessment system. Komite pembuat Ordonansi Pajak Perseroan 1925 menyatakan bahwa pajak akan dikenakan atas keuntungan atau laba bersih perusahaan dan menganut stelsel riil.

Di sisi lain, pembuat kebijakan juga tidak melupakan adanya faktor tersebut dan karenanya para wajib pajak diperkenankan pula melakukan penilaian terhadap piutang-piutangnya sepanjang cara melakukan penilaian itu didasarkan atas kebiasaan pedagang yang baik. Penilaian ini juga berlaku dalam kasus debitur secara nyata tidak dapat memenuhi kewajibannya secara menyeluruh. Dalam hal ini seluruh jumlah piutang yang tidak dapat dikembalikan oleh debitur dapat disusutkan dan menjadi pengurang hasil kotor.

Selain itu, dari sisi pemungut atau pemotong pajak, mekanisme ini menambah biaya yang harus dikeluarkan. Pemungut atau pemotong pajak diharuskan menanggung biaya administrasi dalam rangka pengumpulan pajak. Secara konseptual, withholding tax merupakan mekanisme pembayaran angsuran atas PPh yang terutang dalam suatu tahun pajak. Bahkan, ketika mereka telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mereka cenderung gagal mencatat atau membukukan penghasilan dan biaya secara tepat, tidak segera melaporkan pajak, dan cenderung menunggak pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.