Kbb Zona Oranye, Objek Wisata Boleh Buka, Pengunjung Dibatasi 25 Persen

Namun, terjadi penilaian yang sulit apabila biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ternyata juga melibatkan aspek konsumsi pribadi. Setiap negara berhak untuk menentukan sistem pengenaan mana yang akan diterapkan, apakah sistem world taxation, schedular taxation, atau campuran dari kedua sistem tersebut. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Brazil menerapkan sistem international taxation.Sementara itu, beberapa negara di Eropa, seperti Italia, Prancis, Jerman, Spanyol, dan UK menerapkan sistem schedular taxation.Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai struktur dasar sistem pengenaan PPh di beberapa negara.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Adapun penyebab dari perubahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1920 adalah adanya perbedaan terminologi dan ketentuan yang berlaku di the Netherlands dan the Netherlands Indies terkait dengan pajak pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengundangkan Ordonansi Pajak Pendapatan 1932 . Mengenalkan pajak pertambahan nilai yang disebut dengan pajak barang dan jasa (Goods and Services Tax ). Adapun sistem GST yang diterapkan, yaitu pemerintah federal mengalirkan penerimaan ke negara bagian dalam bentuk hibah. Melakukan reformasi terhadap tarif PPh orang pribadi dan perusahaan, termasuk pemotongan pajak, perubahan pajak, dan integrasi yang lebih besar dari PPh dengan sistem kesejahteraan sosial. Beberapa pertanyaan yang diperdebatkan adalah apakah penerapan PPh yang bersifat umum harus mempertimbangkan keadaan pribadi dari wajib pajaknya, misalnya keadaan keluarga dari wajib pajak.

Menurut Soemitro, ketentuan ini logis hanya apabila penyertaan modal yang dilakukan oleh pemegang saham atau calon pemegang saham sama dengan harga nominal saham. Meskipun penerapan PPh di Indonesia merupakan penggabungan antara pajak pendapatan dan pajak perseroan, tetapi pengertian objek pajak dalam PPh menganut pengertian yang lebih luas, yaitu yang menjadi objek pajaknya adalah ”penghasilan”. Dalam menentukan definisi ”penghasilan”, Indonesia menganut Konsep SHS. Konsekuensinya, definisi ”penghasilan” yang menjadi objek PPh harus diartikan sebagai ”tambahan kemampuan ekonomis” karena dalam Konsep SHS yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis. Prinsip ini adalah nama lain dari attribution principle, yaitu penghasilan BUT yang dapat dikenai pajak hanya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha BUT itu sendiri. Pada praktiknya, terdapat perdebatan mengenai perlakuan pajak atas hadiah kompetisi dan penghargaan.

Dalam OECD Model, prinsip ini diterapkan pada jenis penghasilan pasif, seperti bunga, dividen, dan royalti. Misalnya, pada Pasal 10 ayat OECD Model yang mengatur tentang pemajakan atas dividen. Berdasarkan prinsip umum, penghasilan yang diterima dari kegiatan ilegal merupakan objek yang dikenai PPh. Konsekuensi dari prinsip ini adalah biaya yang dikeluarkan terkait kegiatan ilegal tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto untuk menentukan besarnya jumlah penghasilan neto. Beberapa contoh negara yang mengenakan PPh atas penghasilan dari kegiatan ilegal adalah Kanada, Swedia, Prancis, Belanda, dan UK.

Permasalahan di atas dapat diatasi jika terdapat sarana untuk meningkatkan transparansi informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Peningkatan transparansi memungkinkan otoritas pajak untuk memeriksa informasi keuangan wajib pajaknya serta menilai kepatuhan pembayaran pajak. Namun, sarana untuk meningkatkan transparansi harus dilengkapi dengan persetujuan berbagai negara untuk saling bertukar informasi terkait aktivitas wajib pajaknya di negara lain.

Artinya, BUT menjadi batas minimum agar negara sumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan laba usaha yang diterima suatu perusahaan asing dari negara sumber tersebut. Ini sebagaimana dikutip dari pendapat Russo dalam bukunya “The Attribution of Profits to Permanent Establishments”. Pada prinsipnya, penghasilan dari perjudian juga merupakan penghasilan yang dikenai pajak, terlepas dari kondisi bahwa penghasilan tersebut muncul dari transaksi yang bersifat tidak tetap atau diterima oleh penjudi profesional. Dengan ditetapkannya penghasilan perjudian sebagai objek PPh, kerugian yang diderita akibat dari perjudian tersebut pun dapat menjadi pengurang. Namun, di AS, kerugian akibat dari perjudian ini hanya diperbolehkan untuk menjadi pengurang penghasilan perjudian saja. Dengan kata lain, kerugian tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan yang diperoleh dari luar perjudian.

Di Kanada, pada umumnya, biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Pengurangan itu juga meluas ke karyawan meskipun dengan beberapa batasan, yaitu hanya 50% dari biaya makan saat dinas yang diperbolehkan sebagai pengurang. Terlepas dari penjelasan di atas, perlu diketahui bahwa kebijakan pembiayaan atas pengeluaran modal dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ketentuan umum yang dianut di negara ini adalah setiap pengeluaran untuk mendapatkan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dikapitalisasi dan pembebanannya dilakukan secara pro rata. Meskipun pengeluaran ini umumnya baru dapat menghasilkan penghasilan di masa yang akan datang, pembebanannya tetap dapat dilakukan sekaligus saat pengeluaran tersebut terjadi. Tidak hanya di AS, ketentuan ini juga berlaku di Israel, UK, Kanada, dan Australia.

Penyebabnya tidak lain karena dalam sistem ini terdapat perlakuan tarif PPh yang berbeda untuk setiap jenis penghasilan. Sebagai contohnya, pengenaan tarif PPh atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak akan berbeda dengan tarif PPh atas penghasilan yang berasal dari modal. Secara teori, sistem pengenaan PPh dapat didasarkan pada dua mannequin, yaitu global income tax system dan schedular earnings tax system . Sistem pengenaan PPh berdasarkan international taxation adalah sistem yang mengenakan pajak atas seluruh jenis penghasilan tanpa memperhatikan karakteristik, sumber, dan jenis penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

Konsep ini muncul sejak Adam Smith menulis bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang menyarankan agar kepada wajib pajak orang pribadi diberikan pembebasan atau pengurangan atas penghasilannya yang dikenai pajak. Negara sumber memang memiliki hak pemajakan atas penghasilanBUT dan pada dasarnya penentuan penghasilan BUT yang dikenai pajak sama dengan penghasilan bagi subjek pajak luar negeri secara umum. Secara umum, pengenaan PPh di negara sumber atas penghasilan BUT dibatasi oleh tiga prinsip. Dengan kata lain, laba usaha dari suatu perusahaan hanya dikenai pajak di negara domisili perusahaaan tersebut. Adapun bagi negara dengan sistem schedular taxation dan menganut konsep sumber, pengenaan PPh atas pembebasan utang ditentukan berdasarkan sumber atau dari mana pembebasan utang tersebut berasal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.