Kbb Zona Oranye, Objek Wisata Boleh Buka, Pengunjung Dibatasi 25 Persen

Kala itu, permasalahan yang menjadi kekhawatiran utama pemerintah Jepang adalah mengenai keengganan perusahaan multinasional Jepang yang menerima penghasilan dari luar negeri untuk membawa kembali penghasilan tersebut ke Jepang sehingga menyebabkan terjadinya lock-out capital. Alasannya, Jepang menerapkan tarif pajak yang tinggi atas repatriasi yang dilakukan oleh WPDN-nya, yaitu sebesar 40%.Oleh karena itu, untuk menghindari pengenaan pajak yang tinggi, perusahaan multinasional Jepang lebih memilih untuk menahan penghasilannya di luar negeri. Tercatat, akumulasi jumlah penghasilan dari perusahaan multinasional yang “diparkir” di luar negeri mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari ¥138 miliar (US$1,1 miliar) pada tahun 2001 menjadi ¥3,2 triliun (US$28 miliar) pada tahun 2006. Dalam sistem territorial kategori kedua ini, prinsip sumber hanya berlaku atas penghasilan aktif. Sementara itu, untuk pemajakan atas penghasilan yang bersifat pasif diberlakukan sistem pajak worldwide. Pemberlakuan sistem pajak ini menyebabkan penghasilan pasif, meskipun bersumber dari luar negeri, tetap dikenai pajak di negara domisili.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Lebih lanjut, Mullins menjelaskan bahwa penerapan sistem pajak territorial tidak dapat dilepaskan dari konsep capital import neutrality, yaitu netralitas yang terwujud apabila semua investor di suatu negara dikenakan tarif pajak yang sama, terlepas dari besarnya tarif pajak di negara domisili mereka. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem pajak territorial, investor asing dan lokal di suatu negara dapat bersaing dengan basis pajak yang sama. Inilah alasan mengapa penerapan sistem territorial dapat mendorong terjadinya investasi ke luar negeri . Sebagaimana dipaparkan di atas, ketentuan yang dilakukan perubahan agar menunjang kegiatan intensifikasi pengenaan pajak, yaitu rumusan definisi subjek pajak dan objek pajak, tarif pajak, biaya-biaya yang dapat atau tidak dapat dikurangkan, serta pemberian fasilitas pajak. Selain itu, pemerintah juga menerapkan aturan-aturan khusus lainnya, seperti pencegahan penghindaran pajak dan perbaikan sistem pemungutan pajak yang menganut self-assessment system.

Biaya lain yang terkait dengan kegiatan usaha, seperti makanan dan hiburan, dapat dikurangkan sebagian berdasarkan undang-undang, yaitu hanya sebesar 50% dari whole biaya tersebut. Ketiga, sistem international taxation tidak selalu menggunakan tarif PPh yang bersifat progresif. Beberapa negara yang menerapkan sistem ini, memberlakukan tarif pajak efektif atas penghasilan sewa bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Besar dari tarif pajak efektif ini lebih rendah dibandingkan tarif PPh atas capital achieve lainnya.

Penghasilan ini diperoleh karena seseorang memang telah mencapai usia pensiun atau jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Dengan demikian, tarif PPh Pasal 21 ultimate yang ditetapkan pun berbeda dengan tarif untuk uang pesangon. Besarnya tarif PPh yang terutang ditetapkan sebesar 5% dari jumlah bruto dari nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bangunan yang telah diserahkan.

Dalam sistem klasikal, dividen akan dikenai pajak secara lebih besar dibandingkan dengan penghasilan modal lainnya . Berikut ilustrasi penerapan sistem klasikal untuk mengetahui berapa kombinasi beban pajak yang ditanggung perseroan dan orang pribadi pemegang saham. Terminologi economic double taxation berbeda dengan juridical double taxation, yaitu subjek pajak yang sama dikenakan pajak oleh dua negara atas penghasilan yang sama. Berdasarkan knowledge survei IBFD mengenai PPh badan di 203 negara, terdapat empat puluh negara yang menerapkan CFC rules dalam peraturan perundang-undangan mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.